Sebagai langkah tegas untuk mengatasi anjloknya angka kelahiran di Jepang, parlemen telah mengesahkan undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan dukungan penitipan anak melalui peningkatan tunjangan dan perluasan cuti orang tua. Undang-undang ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk mendistribusikan biaya membesarkan anak secara lebih adil.
Efektif pada tahun fiskal 2026, undang-undang ini memperkenalkan mekanisme pendanaan baru yang dibiayai oleh premi asuransi kesehatan bulanan yang lebih tinggi. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap rendahnya rekor jumlah kelahiran pada tahun 2023, yang menyoroti tantangan demografis yang dihadapi negara ini. Pemerintah bertujuan untuk menghasilkan 600 miliar yen ($4 miliar) pada awalnya, dan jumlahnya akan meningkat menjadi 1 triliun yen pada tahun fiskal 2028. Kontribusi akan bervariasi berdasarkan pendapatan dan asuransi kesehatan publik, dengan kenaikan bulanan berkisar antara 50 yen hingga 1.650 yen per orang.
Perdana Menteri Fumio Kishida telah menekankan pentingnya tahun-tahun menjelang tahun 2030 dalam membalikkan penurunan angka kelahiran, yang sering dikaitkan dengan penundaan pernikahan dan kesulitan keuangan. Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan yang lebih kuat bagi keluarga dan memastikan distribusi biaya pengasuhan anak yang lebih adil di seluruh masyarakat.
Undang-undang tersebut memperluas cakupan tunjangan anak dari usia 15 tahun hingga usia 18 tahun dan menghilangkan batasan pendapatan bagi orang tua dan wali. Selain itu, tunjangan bulanan untuk anak ketiga atau berikutnya akan ditingkatkan menjadi 30.000 yen mulai bulan Oktober. Undang-undang ini juga memperluas manfaat bagi orang tua yang mengambil cuti mengasuh anak dan memperluas akses terhadap layanan penitipan anak, sehingga layanan tersebut tersedia terlepas dari status pekerjaan orang tua.
Untuk mengatasi kesenjangan regional, undang-undang tersebut mencakup ketentuan untuk dukungan publik terhadap “pengasuh muda”, yaitu anak-anak yang secara rutin merawat anggota keluarga. Langkah ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang seragam di seluruh negeri. Angka kelahiran di Jepang terus mengalami penurunan, dengan hanya 758.631 kelahiran yang tercatat pada tahun 2023, turun 5,1 persen dari tahun sebelumnya.
Hal ini menandai tahun kedua berturut-turut angka kelahiran tahunan turun di bawah 800.000. Undang-undang baru ini mewakili upaya komprehensif untuk mengatasi tren ini dan mendukung keluarga, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan demografis negara ini.